Denpasar – Pawisikbali.com, Pemerintah Provinsi Bali kembali melempar wacana kontroversial dalam upaya mewujudkan pariwisata berkualitas. Salah satu rencana yang mengemuka adalah penyusunan Peraturan Daerah (Perda) Pariwisata Bali Berkualitas, yang di dalamnya mencantumkan kebijakan pengecekan tabungan wisatawan asing sebelum atau saat masuk ke Bali.
Tujuan kebijakan ini secara konsep terdengar ideal. Pemerintah ingin melakukan screening agar wisatawan mancanegara (wisman) yang datang benar-benar memiliki kemampuan finansial, tidak menjadi beban sosial, serta diharapkan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi Bali. Namun, di balik niat baik tersebut, wacana ini justru memantik perdebatan serius di ruang publik.
Ancaman di Tengah Persaingan Destinasi Global
Bali saat ini berada dalam persaingan ketat dengan berbagai destinasi wisata di kawasan Asia Tenggara seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Negara-negara tersebut agresif menawarkan kemudahan akses, insentif, serta citra ramah wisatawan.
Pertanyaannya, apakah kebijakan pengecekan tabungan ini tidak justru membuat Bali terlihat eksklusif berlebihan dan kurang bersahabat?
Belum ada data terbuka yang menunjukkan simulasi dampak kebijakan tersebut. Berapa potensi kenaikan kualitas belanja wisatawan? Berapa potensi penurunan jumlah kunjungan? Tanpa kajian statistik yang transparan, kebijakan ini berisiko menjadi blunder di tengah persaingan global.
Wisatawan “Berkualitas”, Untung Siapa?
Asumsi bahwa wisatawan dengan tabungan besar otomatis memberi manfaat langsung bagi masyarakat Bali juga patut dipertanyakan. Tidak ada jaminan wisatawan tersebut akan menginap di hotel atau vila legal milik warga lokal.
Fakta di lapangan menunjukkan masih maraknya akomodasi ilegal dan vila bodong, bahkan banyak di antaranya dimiliki atau dikelola oleh jaringan sesama warga asing. Jika wisatawan “berkualitas” justru tinggal dan berbelanja di ekosistem tertutup mereka sendiri, maka manfaat ekonomi tidak mengalir ke masyarakat Bali. Yang tersisa justru beban lingkungan berupa sampah, kemacetan, dan tekanan sosial.
Tumpang Tindih Kewenangan Pemerintah
Masalah lain yang tak kalah krusial adalah tumpang tindih kewenangan. Pengecekan identitas, visa, hingga kondisi finansial wisatawan asing sejatinya merupakan domain pemerintah pusat melalui imigrasi dan kementerian terkait.
Jika pemerintah daerah memaksakan kebijakan ini dalam bentuk perda, muncul pertanyaan serius:
apakah langkah tersebut tidak melampaui kewenangan yang diatur dalam sistem hukum nasional?
Apakah kebijakan ini telah dikaji matang oleh pemimpin daerah dan tim ahli yang seharusnya memahami batas kewenangan pemerintah daerah?
Penegakan Aturan, Bukan Isi Rekening
Banyak pihak menilai, alih-alih mengecek tabungan wisatawan asing, langkah yang lebih realistis dan berdampak adalah memperkuat penegakan hukum di lapangan. Mulai dari pengawasan perilaku wisman, penindakan pelanggaran hukum, penertiban akomodasi ilegal, hingga penegakan aturan lingkungan tanpa pandang bulu.
Pariwisata berkualitas tidak semata diukur dari tebalnya isi rekening wisatawan, tetapi dari ketegasan tata kelola, keberanian menindak pelanggaran, dan keberpihakan pada masyarakat lokal serta lingkungan.
Wacana pengecekan tabungan wisatawan asing menunjukkan adanya kegelisahan pemerintah Bali terhadap arah pariwisata saat ini. Namun, tanpa kajian data yang kuat, kepastian hukum, dan strategi implementasi yang jelas, kebijakan ini berpotensi lebih banyak menimbulkan masalah daripada solusi.
Bali tidak kekurangan wisatawan. Yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang tegas, kebijakan yang tepat sasaran, dan keberanian menertibkan carut-marut pariwisata di lapangan.
