Pawisikbali.com-Badung, Di tengah gemerlap hotel mewah dan resort kelas dunia di Bali Selatan, sebuah kenyataan pahit menghantui ribuan warga lokal: air bersih menjadi barang langka. Daerah seperti Kuta Selatan, Pecatu, Jimbaran, hingga Ungasan — yang dikenal sebagai penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar di Kabupaten Badung dan bahkan Bali — justru mengalami krisis air yang kronis.
Surga Turis, Sengsara Warga
Pariwisata telah menjadi tulang punggung ekonomi Bali selama puluhan tahun. Setiap tahunnya, jutaan wisatawan datang menikmati pesona pantai-pantai eksotis, akomodasi mewah, dan pelayanan kelas atas yang ditawarkan di Bali Selatan. Namun, di balik industri pariwisata yang megah ini, terjadi ketimpangan serius dalam distribusi sumber daya — terutama air.
“Saya harus antre beli air galon tiap dua hari sekali. PDAM nggak ngalir sama sekali,” ujar Made, warga Pecatu, yang mengandalkan air isi ulang untuk mandi dan mencuci.
Ironisnya, hanya beberapa meter dari rumahnya, hotel berbintang lima menawarkan fasilitas kolam renang pribadi di setiap kamar — lengkap dengan air jernih mengalir 24 jam.
Air untuk Wisata, Bukan untuk Hidup
Data dari berbagai lembaga menyebutkan bahwa ratusan sumur bor ilegal telah beroperasi untuk memenuhi kebutuhan industri pariwisata. Air tanah dieksploitasi tanpa kontrol yang memadai, menyebabkan kerusakan ekosistem, penurunan muka air tanah, hingga intrusi air laut.
“Warga tidak punya pilihan selain membeli air dari truk tangki. Sementara vila-vila tetap bisa mengisi kolam mereka sesuka hati,” kata seorang warga lokal yang enggan disebutkan namanya.
Ketimpangan yang Dibungkam
Pemerintah daerah kerap membanggakan besarnya PAD yang dihasilkan dari sektor pariwisata. Tapi pertanyaannya, untuk siapa hasil itu? Kenapa hak dasar warga — yaitu akses terhadap air bersih — justru tidak terjamin?
Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai proyek infrastruktur pariwisata terus digenjot. Namun di sisi lain, tidak ada investasi serius untuk memperbaiki jaringan air bersih untuk masyarakat. PDAM mengaku kesulitan menyalurkan air karena sumber air makin terbatas, padahal izin dan pembangunan hotel-hotel baru terus berjalan.
Solusi atau Ilusi?
Pemerintah sempat menjanjikan pembangunan instalasi pengolahan air laut (desalinasi) dan sistem perpipaan baru. Tapi realisasi berjalan lambat, dan warga tetap harus bertahan dengan galon dan tandon yang nyaris kosong.
Bali Selatan kini menghadapi paradoks pembangunan: daerah dengan kontribusi ekonomi terbesar justru mengalami krisis yang paling mendasar. Pertanyaannya, sampai kapan ketimpangan ini akan terus dibiarkan?
Air adalah hak, bukan privilese. Jika pemerintah daerah serius membangun Bali yang adil dan berkelanjutan, maka penyediaan air layak untuk warga harus menjadi prioritas — bukan hanya kenyamanan turis dan keuntungan investor.
