Denpasar – Pawisikbali.com, Bali dikenal sebagai pulau yang kehidupan sosial dan spiritualnya tidak pernah terlepas dari upacara suci atau yadnya. Hampir setiap fase kehidupan masyarakat Bali—dari kelahiran hingga kematian—selalu diiringi dengan ritual keagamaan. Dalam setiap upacara tersebut, terdapat satu bahan utama yang nyaris tak tergantikan, yakni busung atau janur.
Busung bukan sekadar daun kelapa muda. Dalam tradisi Hindu Bali, busung memiliki makna simbolik sebagai lambang kesucian, ketulusan, dan keharmonisan alam. Ia menjadi elemen utama dalam pembuatan banten, penjor, hingga sarana upacara lainnya.
Bali Belum Swasembada Busung
Ironisnya, di tengah tingginya kebutuhan upacara, Bali justru belum mampu swasembada busung. Dalam praktiknya, sebagian besar janur yang beredar di pasar-pasar tradisional Bali saat ini didatangkan dari luar daerah. Banyuwangi, Jawa Timur, menjadi salah satu wilayah utama penyuplai busung ke Pulau Dewata.
Kondisi ini jarang disadari masyarakat luas. Janur seolah tersedia tanpa persoalan, padahal di daerah asalnya, busung justru termasuk komoditas yang dilindungi secara hukum.
Janur Dilindungi Perda di Banyuwangi
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tanaman Kelapa. Perda ini mengatur larangan pengambilan janur kuning, batang, atau pelepah kelapa produktif tanpa alasan yang dibenarkan.
Aturan tersebut dibuat sebagai respons atas maraknya pencurian janur yang merusak pohon kelapa dan merugikan petani. Pelanggaran terhadap perda ini dapat dikenakan pidana kurungan dan denda. Pemerintah daerah setempat juga secara aktif melakukan sosialisasi melalui Dinas Pertanian dan Pangan.
Dengan adanya aturan ini, muncul pertanyaan serius:
bagaimana janur dari Banyuwangi bisa terus mengalir ke Bali?
Pertanyaan tentang Legalitas dan Kesucian
Jika merujuk pada regulasi di Banyuwangi, pengambilan janur secara masif untuk kepentingan perdagangan jelas menjadi persoalan. Apabila janur tersebut diambil tanpa izin dan melanggar aturan, maka secara hukum dapat dikategorikan sebagai hasil pelanggaran.
Hal ini kemudian memunculkan dilema yang lebih dalam bagi masyarakat Bali. Bagaimana jika bahan utama sarana upacara suci berasal dari sesuatu yang tidak sukla (tidak suci)?
Dalam ajaran Hindu Bali, kesucian yadnya tidak hanya ditentukan oleh doa dan mantra, tetapi juga oleh kesucian niat, proses, dan bahan upacara. Ketika salah satu unsur tersebut bermasalah, nilai spiritual yadnya pun patut dipertanyakan.
Ke Mana Peran Pemerintah dan Lembaga Adat?
Hingga kini, isu ketergantungan Bali terhadap busung dari luar daerah belum mendapat perhatian serius. Pemerintah Provinsi Bali, PHDI, Majelis Desa Adat (MDA), maupun organisasi keagamaan Hindu dinilai belum bersuara tegas terkait persoalan ini.
Padahal, persoalan busung bukan sekadar urusan ekonomi atau distribusi bahan upacara, melainkan menyangkut marwah kesucian yadnya dan kemandirian budaya Bali.
Saatnya Bali Swasembada Busung
Alih-alih fokus pada proyek-proyek monumental, sudah saatnya pemerintah Bali memikirkan program yang lebih mendasar dan strategis, seperti pengembangan dan swasembada busung. Dengan perencanaan yang tepat, Bali sejatinya memiliki potensi besar untuk mengembangkan perkebunan kelapa khusus busung yang berkelanjutan.
Swasembada busung bukan hanya soal kemandirian ekonomi, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga kesucian upacara adat dan agama di Bali.
Karena pada akhirnya, yadnya bukan hanya tentang merayakan tradisi, tetapi tentang menjaga nilai-nilai luhur yang menjadi ruh kehidupan masyarakat Bali.
