Badung – Pawisikbali.com, Kabupaten Badung kembali menjadi sorotan. Wilayah yang selama ini dikenal sebagai jantung pariwisata Bali dan penyumbang pendapatan terbesar daerah itu, lagi-lagi dilanda banjir di awal tahun 2026. Sejumlah kawasan wisata unggulan seperti Kuta, Seminyak, Jimbaran, hingga Nusa Dua dilaporkan tergenang air setelah hujan deras mengguyur dalam waktu relatif singkat.
Peristiwa ini bukan yang pertama. Banjir di Badung seolah menjadi siklus tahunan yang terus berulang, namun belum kunjung menemukan solusi jangka panjang. Ironisnya, kondisi tersebut terjadi di tengah geliat pariwisata yang terus menghasilkan triliunan rupiah setiap tahun.
Destinasi Dunia, Infrastruktur Lokal
Sebagai destinasi wisata kelas dunia, Badung seharusnya memiliki infrastruktur lingkungan yang sebanding dengan status tersebut. Namun fakta di lapangan menunjukkan, persoalan drainase, alih fungsi lahan, hingga tata ruang masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Genangan air tidak hanya mengganggu aktivitas warga lokal, tetapi juga wisatawan mancanegara. Akses menuju hotel, restoran, dan kawasan pantai terganggu. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi mencoreng citra pariwisata Bali yang selama ini dijual sebagai destinasi nyaman dan aman.
Antara Sidak dan Solusi Substansial
Selama ini, Pemerintah Kabupaten Badung dan DPRD kerap melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap bangunan dan proyek-proyek yang diduga melanggar aturan. Langkah tersebut tentu patut diapresiasi dan didukung masyarakat.
Namun publik mulai mempertanyakan, apakah sidak tersebut sudah menyentuh akar persoalan banjir? Penataan drainase, evaluasi tata ruang, pengendalian pembangunan di daerah resapan air, hingga normalisasi sungai dan saluran air justru jarang terdengar sebagai agenda prioritas.
Padahal, titik-titik banjir di Badung terbilang jelas dan berulang. Kawasan wisata yang sama kembali tergenang setiap musim hujan, seolah menjadi bukti bahwa penanganan yang dilakukan masih bersifat reaktif, bukan preventif.
Alam Sudah Memberi Peringatan
Banjir yang kembali terjadi di awal 2026 seakan menjadi peringatan keras dari alam. Pembangunan yang masif tanpa keseimbangan lingkungan berpotensi menghadirkan bencana ekologis yang lebih besar di masa depan.
Jika persoalan ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin Badung akan menghadapi krisis yang lebih serius, mulai dari kerugian ekonomi, penurunan kepercayaan wisatawan, hingga konflik sosial di tingkat masyarakat.
Menunggu Langkah Nyata
Pertanyaan yang kini mengemuka di ruang publik pun sederhana: kapan solusi nyata akan diwujudkan? Bukan sekadar sidak simbolik atau pernyataan normatif, melainkan kebijakan konkret dan terukur untuk mengatasi banjir secara menyeluruh.
Badung memiliki sumber daya, anggaran, dan kewenangan yang besar. Tinggal kemauan politik dan keberanian mengambil keputusan yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan dan kepentingan jangka panjang.
Sebab jika banjir terus menjadi cerita tahunan, maka status Badung sebagai pusat pariwisata dunia hanya akan menjadi ironi yang berulang.
