Pawisikbali.com – Badung, Masih ingat dengan sidak yang dilakukan DPRD Badung pada 14 Januari 2025 lalu? Sidak ini menyasar proyek pembangunan sebuah klinik kesehatan yang berada bersebelahan dengan Pura Batur di Banjar Pipitan, Canggu, Badung.
Saat itu, Komisi I, Komisi II, dan Komisi III DPRD Badung secara tegas meminta agar pembangunan klinik yang direncanakan memiliki ketinggian emapt lantai tersebut dihentikan. Kala itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung, I Gusti Lanang Umbara menyatakan bahwa penghentian proyek pembangunan ini terkait pihak pengembang yang belum memenuhi persyaratan, termasuk kesepakatan dengan pengempon Pura Batur. DPRD Badung memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menyegel proyek tersebut.
Namun entah apa yang terjadi, tak lama kemudian proyek pembangunan klinik ini tetap berlangsung. Sidak yang dilakukan DPRD Badung terkesan sebagai formalitas saja dan seakan tak memiliki kekuatan.
Hingga kini, pembangunan proyek klinik kesehatan di Jalan Pantai Batu Bolong, Canggu, tersebut masih menuai polemik di masyarakat. Warga pengempon Pura Batur resah karena proyek tersebut dianggap melanggar batas kesucian Pura Batur. Terlebih lagi, investor tetap nekat melanjutkan pembangunan tersebut walaupun telah dilakukan sidak oleh DPRD Badung.
Kekecewaan terhadap berlanjutnya proyek ini datang dari masyarakat setempat. I Wayan Suarsana, mengungkapkan kekecewaan mendalam atas sikap investor yang mengabaikan aspirasi masyarakat setempat.
Tentuya, bukan berarti masyarakat desa khususnya Desa Canggu anti investasi. Namun, investor seharusnya bisa menyesuaikan dengan budaya dan adat istiadat setempat.
Kemanakah para pejabat dan DPRD Kabupaten Badung saat ini? Kenapa polemik pembangunan klinik di sebelah Pura Batur ini masih berlarut-larut? Apakah sedang masuk angin, sehingga tidak berani tegas alias tidak ada taring saat menghadapi masalah seperti ini?
