Pawisikbali.com – Denpasar, Banyaknya pantai di Bali yang dijadikan area eksklusif bagi tamu hotel, restoran, beach club, dan vila memicu kekecewaan masyarakat karena menghambat akses publik ke pantai sebagai ruang bersama.
Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Bali, Tjok Bagus Pemayun, pada Jumat (7/3) menyatakan akan menata ulang sektor pariwisata, terutama di kawasan pantai yang diduga melanggar regulasi.
“Pantai adalah milik publik dan harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, bukan dimonopoli oleh pihak tertentu,” ujar Tjok Pemayun.
Ia mengakui bahwa pihaknya baru-baru ini menerima keluhan dari masyarakat mengenai sulitnya mengakses pantai, khususnya di kawasan wisata Nusa Dua, Kuta, dan Sanur.
Sebagai langkah penanganan, Pemprov Bali berencana membentuk tim khusus dalam Peraturan Daerah (Perda) yang saat ini masih dalam proses penyusunan. Tim ini akan bertugas mengawasi pembangunan hotel dan vila di sekitar pantai.
“Regulasi yang sedang disiapkan akan berfokus pada perlindungan kawasan pesisir untuk memastikan akses masyarakat tetap terbuka, terutama untuk kepentingan upacara adat, sosial, dan ekonomi,” jelasnya.
Namun, Tjok Pemayun mengakui bahwa hingga kini belum ada komunikasi langsung dengan pihak hotel, restoran, beach club, maupun vila terkait permasalahan ini.
Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster sempat geram dengan maraknya praktik privatisasi pantai oleh hotel dan vila. Ia pun berencana mengeluarkan regulasi guna melindungi akses publik ke pantai.
Sebagai contoh, Koster menyoroti kasus di Pantai Serangan, di mana pagar pembatas di laut mengganggu aktivitas nelayan. Ia juga menegaskan bahwa kepemilikan properti di pesisir hanya berlaku untuk daratan, bukan untuk pantai itu sendiri.
“Mereka membeli tanah, bukan pantainya. Jadi, tidak boleh ada pihak yang mengklaim pantai untuk kepentingan di luar kewenangannya,” tegasnya.
