Bali-Pawisikbali.com, Perlindungan lahan pertanian kini semakin diperketat. Regulasi ditegakkan, alih fungsi dibatasi, bahkan ancaman pidana mengintai bagi yang nekat mengubah sawah produktif menjadi bangunan komersial. Tanah dijaga. Sawah dilindungi. Namun pertanyaannya sederhana dan mendasar: bagaimana dengan nasib petani pemilik lahannya?
Di balik hamparan hijau sawah yang selama ini menjadi identitas Bali, ada keluarga-keluarga petani yang bergulat dengan realitas ekonomi yang tidak selalu seindah lanskapnya. Biaya pendidikan anak terus meningkat. Harga kebutuhan pokok merangkak naik. Harga bibit dan pupuk tak pernah benar-benar stabil. Sementara itu, harga jual hasil panen sering kali tak sebanding dengan keringat yang tercurah sejak masa tanam hingga panen.
Ironisnya, di saat lahan pertanian dilindungi melalui regulasi, sebagian petani justru menghadapi dilema berat. Menjual atau menyewakan lahan menjadi vila atau bangunan komersial kerap terlihat sebagai jalan keluar instan dari tekanan ekonomi. Sekali transaksi, mereka bisa membayar utang, menyekolahkan anak, atau memperbaiki rumah. Namun setelah itu, apa yang tersisa? Tanah hilang, sumber penghidupan jangka panjang pun ikut pergi.
Pertanyaannya kemudian menjadi lebih tajam: bisakah petani hidup lebih sejahtera tanpa harus menjual atau menyewakan lahannya?
Jika jawabannya “bisa”, maka negara—dalam hal ini Pemerintah Bali—harus benar-benar hadir, bukan sekadar melalui larangan dan ancaman sanksi, tetapi lewat kebijakan konkret yang menyentuh akar persoalan.
Perlindungan sejati terhadap lahan pertanian tidak cukup hanya dengan menutup celah alih fungsi. Ia harus diiringi dengan perlindungan terhadap petaninya. Artinya, ada jaminan harga hasil panen yang adil dan stabil. Ada kemudahan akses pupuk dan bibit dengan harga terjangkau. Ada skema pembiayaan ringan tanpa jerat bunga mencekik. Ada kepastian pasar. Ada asuransi pertanian yang benar-benar berjalan saat gagal panen terjadi.
Lebih dari itu, masa depan anak-anak petani juga harus menjadi perhatian. Ketika biaya pendidikan terasa semakin berat, ketika generasi muda enggan melanjutkan usaha tani karena dianggap tidak menjanjikan, di situlah alarm berbunyi. Jika petani tidak melihat masa depan di sawahnya sendiri, maka perlindungan lahan hanya akan menjadi aturan di atas kertas.
Bali selama ini dikenal dunia bukan hanya karena pantainya, tetapi juga karena sistem pertanian dan lanskap sawahnya yang khas. Petani adalah penjaga ruang hidup itu. Mereka bukan sekadar penggarap tanah, melainkan penjaga ekosistem, penjaga budaya, penjaga identitas.
Maka, melindungi lahan tanpa melindungi petani adalah kebijakan yang pincang.
Jika pemerintah serius ingin mempertahankan pertanian sebagai fondasi kedaulatan pangan dan keseimbangan lingkungan, maka yang harus dipastikan bukan hanya sawahnya tetap hijau, tetapi juga dapur petaninya tetap mengepul.
Karena pada akhirnya, pertanyaan ini tidak hanya soal ekonomi, tetapi soal keadilan: ketika tanah pertanian sudah dilindungi, kapan petani pemilik lahan benar-benar dilindungi masa depannya dan keluarganya?
