Pawisikbali.com – Pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada Senin, 24 Februari 2025, di Halaman Tengah Istana Kepresidenan Jakarta.
Peresmian ini menjadi tonggak baru dalam pengelolaan investasi strategis nasional yang lebih sistematis dan optimal.
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, menyampaikan bahwa pembentukan badan ini merupakan bagian dari upaya transformasi dalam tata kelola investasi negara.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pendirian badan ini sejalan dengan visi pemerintah dalam mewujudkan Astacita, sebuah gagasan besar yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia melalui investasi yang berkelanjutan dan inklusif.
Sebagai bagian dari kebijakan tersebut, Presiden Prabowo telah menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sekaligus menunjuk Dewan Pengawas Danantara.
“Hari ini, Senin, 24 Februari 2025, saya selaku Presiden Republik Indonesia menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang merupakan perubahan ketiga dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara,” ungkap Prabowo dalam acara yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta.
Dalam pidatonya pada World Governments Summit 2025, Prabowo menjelaskan bahwa Danantara memiliki peran penting dalam mengoptimalkan investasi nasional dengan memanfaatkan aset negara secara strategis.
“Danantara mengarahkan sumber daya alam serta aset negara ke dalam proyek-proyek berkelanjutan dengan dampak tinggi di berbagai sektor, termasuk energi terbarukan, industri manufaktur canggih, hilirisasi, serta ketahanan pangan,” ujar Prabowo.
Menurut evaluasi awal, Danantara mengelola aset dengan nilai lebih dari US$ 900 miliar, dengan pendanaan awal sebesar US$ 20 miliar. Proyek-proyek ini diproyeksikan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga mencapai 8 persen dalam lima tahun ke depan.
Kepala Danantara, Muliaman Darmansyah Hadad, menegaskan bahwa badan ini akan mengelola investasi negara di luar skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Presiden menginginkan agar pengelolaan investasi lebih terintegrasi dan tidak lagi berjalan secara terpisah,” kata Muliaman di Istana Kepresidenan Jakarta.
Ia juga menambahkan bahwa aset pemerintah yang sebelumnya tersebar akan dikonsolidasikan dan dikelola dengan pendekatan strategis guna meningkatkan efisiensi investasi nasional.
Keberadaan Danantara diharapkan dapat memperkuat efektivitas pengelolaan aset negara sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat global.
